Bogor - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, anggaran dana desa yang sudah dimulai sejak tiga tahun yang lalu belum optimal dalam mengentaskan kemiskinan.



Pada 2015 dana desa disalurkan Rp 20,76 triliun, lalu meningkat di 2016 menjadi Rp 46,98 triliun, dan 2017 sebesar Rp 60 triliun.



"Kalau dilihat dari 3 tahun ini fokus kemampuan mengurangi jumlah miskin dan daerah tertinggal itu belum maksimal, jadi walaupun anggaran desa meningkat tapi mengurangi jumlah masyarakat miskin dan jumlah desa tertinggal belum optimal, jadi masih perlu diperbaiki," kata Sri Mulyani di Istana Bogor, Jakarta, Rabu (18/10/2017).



Tahun depan dana desa dialokasikan juga sebesar Rp 60 triliun. Dari anggaran yang besarannya Rp 60 triliun akan dialokasikan kepada 74.958 desa dan 8.430 kelurahan yang semuanya perlu dibangun melalui dana desa.



Pengalokasian dana desa di tahun depan, kata Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan adanya perbaikan sistem pengalokasian agar tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap perekonomian di masing-masing desa.



"2018 memang kita menggunakan jumlah yang sama namun presiden menginstruksikan bahwa sistemnya diperbaiki, akuntabilitas disederhanakan namun diefektifkan, sehingga kita semakin yakin dana desa yang meningkat ini bisa mengurangi kemiskinan," ungkap dia.



Mengenai pengawasannya, Mantan Direktur Bank Dunia ini mengungkapkan bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah membuat sistem akuntansi pedesaan bersama Kementerian Dalam Negeri, sehingga bisa langsung melakukan audit atas penggunaan dana desa.



"Kita akan lakukan agar di satu sisi tidak complicated, namun hasil untuk monitor penggunaan dana desa itu sesuai tujuan," tukas dia.